Berbagai Opsi dalam Pengurusan BPOM
Berbagai Opsi dalam Pengurusan BPOM
Blog Article
Tanpa izin ini, produk dianggap ilegal dan berisiko disita atau ditarik oleh pihak berwenang. Selain itu, distribusi tanpa izin BPOM bisa merusak reputasi merek Anda. Maka dari itu, pengusaha sebaiknya mengurus izin BPOM sejak awal produksi.
Yang perlu diingat adalah kode billing yang berhasil tergenerate dan terunduh oleh sistem akan memiliki masa aktif sampai dengan tujuh hari sejak dibuat. Jika waktu terlewati, maka wajib pajak harus membuat kode billing yang baru untuk dapat melakukan pembayaran pajak.
Melakukan registrasi melalui dan melakukan pengisian informasi pada menu daftar, dan e mail validasi akun dan person ID serta password untuk log-in.
Golongan B, izin produksi untuk industri kosmetika yang hanya dapat membuat jenis sediaan kosmetika tertentu dengan teknologi sederhana.
Bagi wajib pajak yang tidak mendokumentasikan arsip perpajakannya dengan baik, EFIN sering dianggap sebagai discomfort level
250 pemilik franchise namun hanya 291 yang mendaftarkan izin usaha nya. Hal ini dikarenakan karena keengganan mereka mengurus izin usaha dan juga karena pengetahuan yang masih more info minim tentang usaha franchise di Indonesia.
Akhirnya, setelah implementasi Coretax DJP, pembuatan kode billing secara mandiri dipersempit ruangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam pembayaran pajak.
Anda baru bisa mendapatkan SBU setelah anda memiliki SKA dan juga terdaftar menjadi salah satu anggota asosiasi yang terakreditasi di LPJK.
Setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia, baik buatan dalam negeri maupun impor, wajib memiliki izin edar sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022. Persyaratan pengajuan izin edar berbeda tergantung pada jenis pemohon, yaitu:
Kantor perwakilan dagang milik asing, kantor perwakilan perusahaan milik asing, kantor perwakilan berita milik asing
Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, setiap pemohon notifikasi hanya dapat mengajukan izin edar untuk satu nama kosmetik, kecuali dalam kasus tertentu seperti dari perusahaan yang berkaitan atau untuk goal pemasaran yang berbeda.
Proses ini bersifat kolaboratif antara regulator, auditor, dan ulama. Hal ini memastikan bahwa aspek agama dan teknis berjalan beriringan dalam proses sertifikasi halal.
Setelah mengurus persyaratan administrasi yang diperlukan, barulah anda bisa membuat SIUP untuk perusahaan anda. Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk mengurus SIUP, yaitu dengan penggunaan sistem OSS atau datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan. Berikut adalah prosedur yang sudah kami rangkum untuk mempermudah pengurusan SIUP anda :
Jadi dari persyaratan yang sudah disebutkan, anda bisa mengetahui bila perizinan SIUP adalah dokumen opsional yang tidak bersifat wajib untuk dimiliki oleh para pengusaha.